JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkapkan tidak ada rencana pemerintah untuk meminta maaf kepada partai terlarang PKI.
"Kami tadi minta klarifikasi dari Bapak Presiden mengenai isu yang berseliweran apakah pemerintah akan memberikan pernyataan atau minta maaf kepada PKI," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti usai pertemuan pengurus PP Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (22/9), dilansir Republika.
Ia menyebutkan tidak ada sama sekali rencana yang sempat ramai diperbincangkan itu. Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, Jokowi menyampaikan sama sekali tidak ada agenda tersebut. "Bahkan terpikir pun tidak, sehingga kalau ada isu-isu yang berkembang di media bahwa pemerintah akan meminta maaf kepada PKI sudah kami klarifikasi," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi tidak ada agenda melakukan atau membuat pernyataan meminta maaf kepada PKI. Ia menyebutkan tidak ada penjelasan mengenai alasannya, namun yang jelas Muhammadiyah, NU dan TNI mendukung sikap pemerintah itu.
Ia menyebutkan Muhammadiyah, NU dan ormas Islam lainnya berada pada posisi yang mendukung sikap pemerintah itu, termasuk sikap TNI. "Beliau menyatakan kalau kami minta maaf kepada PKI kami akan berhadapan dengan NU, Muhammadiyah dan TNI, itu yang beliau sampaikan," ungkapnya.
Selain Sekretaris Umum, pengurus PP Muhammadiyah yang ikut hadir dalam pertemuan dengan Presiden adalah Ketua Umum Haedar Nashir, empat Ketua yaitu Yunahar Ilyas, Dadang Kahmad, Dahlan Rais dan Agus Taufiqurrahman.
Selain itu Sekretaris Agung Danarto, Bendahara Umum Suyatno, Majelis Hukum dan HAM Syaiful Bakhri dan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Bambang Setiadji. Juga ikut dalam pertemuan itu Ketua Umum PP 'Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini dan Ketua PP 'Aisyiyah Masyitoh Chusnan. [red/rol]
0 komentar:
Posting Komentar