Jakarta- Pernyataan Perdana Menteri Australia yang menyinggung pemberian bantuan negaranya pada korban Tsunami di Indonesia pada tahun 2004 dan mengaitkannya dengan eksekusi mati gembong Narkoba dianggap tidak patut dan cenderung sebagai pernyataan naif dan sinis.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senin (23/2), seperti dilansir laman resmi Muhammadiyah. Din mengungkapkan, hukuman mati yang divoniskan pada warga negara Australia akibat aktivitas pengedaran narkoba dianggap telah tepat, karena dalam perspektif Islam, para pengedar tersebut juga telah menghilangkan banyak nyawa orang. "Pelaksanaan hukuman mati terhadap pengedar narkoba sudah semestinya didukung. MUI sudah mengeluarkan fatwa itu. Pemerintah harus tidak ragu-ragu, perspektif Islam mereka telah menghilangkan nyawa orang. 18 Ribu orang per tahun telah hilang nyawa orang di negeri ini dan 8 ribu orang masuk rehabilitasi," tegasnya.
Din Syamsuddin berharap, pemerintah tetap konsisten terhadap putusan pengadilan, dan mendukung langkah-langkah pemerintah yang tidak gampang diintervensi oleh negara lain. "Jangan ditunda-tunda apakah ada desakan dari PBB, termasuk yang mengusir dubes kita. Yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kemenlu sudah cukup bagus. Bahkan menurut Din, ada negara yang melakukan standar ganda. Karena sebelumnya, saat dahulu negara tersebut mendukung teroris dihukum mati, “Sekarang narkoba malah mereka perjuangkan. MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa, bandar atau pengedar narkoba sama dengan pembunuh," jelasnya. [red/muh]
0 komentar:
Posting Komentar