Ormas Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) kembali menggelar mudzakarah nasional di sekretariatnya Masjid Al Fajr Jl. Cijagra, Kota Bandung, Ahad (29/11/2015). Mudzakarah tersebut dihadiri sekira 300 ulama, tokoh masyarakat serta pengurus ANNAS dari seluruh Indonesia. Mudzakarah yang digelar seharian tersebut bertujuan merumuskan rencana program kerja dan beberapa poin pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Tim Advokasi ANNAS, KH.Rizal Fadilah, S.H:
Pertama, penegasan kata “Anti” dalam “Anti Syiah” bukan berarti ANNAS mendukung radikalisme atau merupakan gerakan intoleran melainkan “sikap tegas” umat Islam untuk mewaspadai akan penyimpangan dan bahaya ajaran Syiah bagi umat, bangsa dan negara.
Kedua, mengingatkan umat dan pemerintah bahwa Syiah bukan semata sekte teologis, melainkan suatu gerakan politik dengan ideologi imamah yang berpotensi membangun konflik dan membuat makar untuk merebut kekuasaan.
Ketiga, Indonesia berada dalam posisi ‘darurat Syiah’ karena campur tagan dan intervensi keagamaan, budaya, ekonomi dan politik negara Syiah Iran. Karenanya presiden dan jajaran pemerintah harus lebih peka dan waspada terhadap gerakan ideologi transnasional Syiah dukungan Iran ini.
Keempat, mendesak pemerintah untuk menutup Atase Kebudayaan Kedubes Iran karena dinilai telah menyimpang dari tugas diplomatiknya dengan memberi dukungan pengembangan Syiah dengan dana, bantuan pendidikan, maupun lobi-lobi politik ke pusat kekuasaan. Investasi bisnis telah menjadi alat kepentingan politik pul. Persona non grata kan diplomat Iran di Indonesia.
Kelima, awasi ketat bila perlu segera tutup dan bubarkan lembaga pendidikan, penerbitan dan yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan faham sesat Syiah karena membahayakan generasi muda dan masa depan keutuhan bangsa dan umat Islam di Indonesia yang berfahamkan ahlu sunnah wal jamaah.
Keenam, mendesak MUI untuk meningkatkan hasil kajian tentang penyimpangan Syiah di Indonesia dan dengan segera mengeluarkan fatwa sesat ajaran Syiah. Hal ini penting untuk dakwah penyadaran umat Islam yang terpengaruh oleh ajaran sesat Syiah. Dan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penodaan agama oleh tokoh dan para pengikut Syiah.
Ketujuh, meningkatkan umat dan Pemerintah bahwa membiarkan ajara taqiyah (berdusta), la’nah (menghujat dan mencaci-maki) serta mut’ah (kawin kontrak) jelas-jelas menyimpang dan membahayakan karakter masyarakat bangsa. Ini adalah wujud dari gerakan radikal takfiri serta gerakan hate-speech penganut Syiah. Sedangkan kawin kontrak merupakan dasar kebebasan berzina dan kedok prostitusi.
Kedelapan, mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk bekerja sama intens dengan kementerian luar negeri dengan melakukan pengawasan kepada misionaris Syiah yang masuk ke Indonesia baik dari Iran, Iraq, Afghanistan dan Libanon. Demikian juga dengan mengawasi para “pengungsi” Syiah di berbagai rumah detensi-Imigrasi Indonesia.
Selain mudzakarah, pada hari dan tempat yang sama ANNAS juga menyelenggarakan seminar dengan tema “Bahaya Idelogi Syiah Terhadap Keutuhan NKRI”. Hadir sebagai narasumber dalam seminar tersebut antara lain, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H (Pengamat Politik dan Pakar Hukum Tata Negara), KH. Abdus Shomad (Tokoh NU dan Ketua Umum MUI Jawa Timur), Mayjen (Purn) Kivlan Zen (Mantan Kastaf Kostrad) serta KH. Faturahman Kamal, Lc, M.Si (Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah). [red/hidcom]
0 komentar:
Posting Komentar