Oleh: Ahmad Nasri
Seperti biasanya, setiap menjelang hari raya pasti umat Islam akan disibukkan dengan terjadinya kegaduhan tentang penentuan akhir dan awal bulan Hijriyah yang didasarkan pada pergerakan bulan. Kali ini juga sama. PP Muhammadiyah melalui Tim Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid sudah menetapkan jauh-jauh hari bahwa umur bulan Dzulqa’dah 1436 H hanya 29 hari, sedangkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggenapkan bulan Dzulqa’dah menjadi 30 hari karena hilal (bulan baru) tidak tampak saat dilakukan rukyat. Sehingga otomatis jatuhnya Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah nanti ada perbedaan antara Muhammadiyah (23/09) dan pemerintah RI (24/09). Tulisan ini bukan ingin membahas tentang hal tersebut secara khusus karena sama sekali bukan kapasitas kami. Hanya saja saat kami renungkan, ternyata selama ini dalam setiap perbedaan yang ada, maka Muhammadiyah yang harus dan wajib selalu salah.
Semua bermula sejak pertama kali K.H. Ahmad Dahlan memulai dakwahnya di Nusantara sebelum mendirikan Muhammadiyah. Sepulangnya dari ibadah haji dan menuntut ilmu di tanah suci, beliau langsung memulai beberapa pembaharuan di masyarakat saat itu. Di antaranya pemberantasan TBC (takhayul, bid’ah dan khurafat) dan pelurusan arah kiblat masjid. Termasuk mendirikan sekolah Islam dengan manajemen kafir. Menanggapi dakwah Kyai Dahlan saat itu, hampir-hampir tidak ada yang berpihak kepada beliau kecuali hanya segelintir orang saja. Bahkah keluarga beliau sendiri sebagai orang terdekat pun turut menyalahkan dakwah yang beliau usung. Berbagai julukan akhirnya terpaksa beliau terima, mulai dari pemecah belah umat, orang yang melenceng, kyai sesat, bahkan sebutan kyai kafir pun beliau terima. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah juga sudah menerima gelar angker yang seringkali masih diteriakkan oleh para pendengki hingga sekarang; Muhammadiyah adalah Wahabi. Intinya hanya satu; Kyai Dahlan salah, dan orang lain benar.
Beberapa kurun waktu setelah itu, tentu kita pernah membaca tentang Ki Bagus Hadikusumo (bersama Mr. Kasman Singodimejo dari Muhammadiyah) dan perjuangan beliau dalam mewujudkan konstitusi Indonesia berdasarkan Islam saat menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Singkatnya, beliau adalah tokoh kunci yang saat itu terpaksa merelakan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, “Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Karena posisi beliau saat itu juga sebagai Ketua PP Muhammadiyah, maka di kemudian hari ada juga yang mengatakan, “Muhammadiyah menolak syariat Islam”. Maka kembali lagi, Ki Bagus, Mr Kasman dan Muhammadiyah salah.
Kita lanjutkan, pada era kepemimpinan Presiden Sukarno atau yang lebih dikenal dengan periode Nasakom (NASionalis, Agama, KOMunis), citra politik Muhammadiyah tersudut. Pada kepemimpinan K.H. Ahmad Badawi tersebut banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Partai Masyumi. Sehingga terjadilah hembusan-hembusan dari kalangan komunis (PKI) yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah adalah Masyumi, dan Masyumi adalah Muhammadiyah. Maka saat Masyumi dijadikan sebagai partai politik terlarang, otomatis Muhammadiyah juga harus menjadi organisasi Islam yang terlarang pula. Muhammadiyah kemudian dituduh anti-Pancasila, anti-Nasakom dan pewaris DI/TII. Bahkan hampir-hampir Muhammadiyah dibubarkan karenanya. Intinya pun sama, Muhammadiyah harus bersalah. Saat itu, komunis yang dianggap benar.
Lain Orde Lama lain pula Orde Baru, pada masa ini pernah juga terjadi fitnah ‘asas tunggal’. Semua organisasi yang ingin diakui keabsahannya di Indonesia wajib hukumnya mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam AD/ART-nya. Maka semua organisasi termasuk halnya organisasi Islam wajib menghilangkan kata Islam dalam asasnya dan menggantinya dengan kata Pancasila. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang terpaksa menghapus kata Islam dan menggantinya dengan Pancasila. Dengan keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan jiwa sila pertama Pancasila hanya dimiliki oleh nilai tauhid yang terkandung dalam agama Islam. Masih di masa Orde Baru, seringkali tokoh-tokoh Muhammadiyah duduk sebagai menteri pada era presiden Suharto tersebut. Maka kemudian muncul komentar bahwa Muhammadiyah adalah ormas penguasa, ormas pragmatis. Semua yang diinginkan penguasa pasti dituruti. Intinya kembali lagi, Muhammadiyah salah.
Menuju kesalahan Muhammadiyah pada masa reformasi. Tepatnya pada tahun 1998 Muhammadiyah terpaksa melepaskan salah satu kader terbaiknya, Prof. Dr. Amien Rais, M.A yang saat itu duduk sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik nasionalis bernama PAN. Salah pertama, melepaskan begitu saja Pak Amien. Salah kedua, Pak Amien bukannya mendirikan partai Islam, justru malah partai nasionalis. Dan banyak tokoh Muhammadiyah yang berperan aktif di dalamnya. Singkatnya, Pak Amien berhasil menjadi Ketua MPR dan membentuk poros tengah yang kemudian mengusung dan memenangkan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Setelah Muhammadiyah bersalah karena menjelma menjadi partai politik, Muhammadiyah kembali bersalah karena mengusung tokoh pluralis. Dan Muhammadiyah lagi-lagi kembali bersalah karena tokoh yang sebelumnya diusung dan berhasil dimenangkan terpaksa diturunkan juga oleh tokoh Muhammadiyah tersebut. Sehingga saat itu sangat mudah kita jumpai kantor Muhammadiyah (dan PAN tentunya) dirusak oleh masa pendukung sang mantan presiden terguling yang berasal dari kalangan tradisionalis. Saat itu Amien Rais dan Muhammadiyah adalah pihak yang paling bersalah. Mereka yang berlaku anarki, tentu saja di pihak yang benar.
Pada era kepemimpinan Prof. Dr. Din Syamsuddin, M.A kesalahan Muhammadiyah tidak hilang dan berhenti begitu saja. Pada awal periode Pak Din, yaitu sejak pelaksanaan Muktamar ke 45 di Malang, Muhammadiyah telah bersalah karena menyingkirkan tokoh-tokoh liberal dari jajaran inti PP Muhammadiyah. Bahkan konon sampai memecat salah satu dedengkotnya, Dr. Dawam Raharjo. Muhammadiyah telah salah dan anti perbedaan karena hal tersebut.
Muhammadiyah juga pernah bersalah karena membentengi warganya dari arus politik praktis yang membanjiri struktur organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)-nya (lihat SK PP Muhammadiyah No: 149/KEP/LO/B/2006 tentang Kebijakan PP Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan AUM). Banyaknya AUM dan kader yang terpaksa lepas dari Muhammadiyah tetap saja menyisakan kesalahan bagi Muhammadiyah. Muhammadiyah dituduh ashabiyah, hizbiyah, anti-ukhuwah dan memihak kelompok politik tertentu. Padahal jelas-jelas kelompok lain lah yang melakukan infiltrasi terhadap struktur organisasi dan AUM di lingkungan Muhammadiyah. Tetapi tudingan telunjuk tetap mengarah tegak pada Muhammadiyah. Muhammadiyah memang harus bersalah. Wajib hukumnya.
Muhammadiyah kembali salah karena Pak Din menyerukan pembubaran Densus 88 sehingga akhirnya dituduh pro-terorisme. Hingga ada kyai besar tokoh ormas Islam terbesar yang terang-terangan mengatakan kurang lebih, “Para teroris itu pasti bukan dari pesantren kami.” Kalau bukan dari pesantren mereka, artinya pesantren selain mereka, termasuk pesantren Muhammadiyah. Pada masa ini pula Muhammadiyah kembali diterpa isu Wahabi, Neo-Wahabi dan yang semacamnya.
Muhammadiyah bersalah karena juga pernah memfatwakan keharaman rokok (Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah No: 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok). Sehingga ada pihak-pihak yang menuduh Muhammadiyah mendapatkan dana dari asing karena kampanye anti rokok tersebut.
Muhammadiyah bersalah karena pernah mendirikan Majelis Tarjih yang dianggap telah mengganti amalan-amalan KH. Ahmad Dahlan dengan amalan yang semuanya berbeda dengan amalan yang pernah beliau bukukan dalam Kitab Fikih Muhammadiyah. Muhammadiyah juga salah karena sampai saat ini masih perhatian dengan kasus-kasus kristenisasi yang dianggap oleh sebagian kalangan tidak lagi relevan dan cenderung kepada SARA dan intoleran.
Masih dalam kepemimpinan Pak Din, Muhammadiyah salah karena tidak ikut dalam sidang isbat. Muhammadiyah dituduh anti pemerintah, anti persatuan dan warga Muhammadiyah dituduh taqlid buta. Muhammadiyah juga salah karena (ketua umumnya) mengatakan perbedaan Syiah dan Sunni hanya furuiyah (cabang) saja. Di saat yang sama Muhammadiyah juga salah karena dalam salah satu sidang plenonya sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc, M.A. mengatakan bahwa warga Muhammadiyah harus bersikap waspada terhadap ajaran dan doktrin Syiah yang memang sangat berbeda dengan faham Ahlussunnah yang banyak dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Sehingga ada pihak yang mengatakan bahwa Muhammadiyah telah disusupi takfiri. Pokoknya Muhammadiyah bersalah.
Muhammadiyah bersalah karena mengeluarkan uang milyaran untuk warga Palestina. Salahnya, karena disalurkan langsung kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia. Itu salah. Karena Duta Besar dari Fatah, sedang yang berjuang di Palestina adalah Hamas. Jadi Muhammadiyah sudah salah. Salah sasaran. Tak akan sampai bantuan itu kepada rakyat Palestina. Pertanyaannya kemudian, itu yang menyalahkan sudah ikut membantu Palestina belum ya? Eh, itu tidak penting. Yang penting, Muhammadiyah salah.
Baru-baru ini Muhammadiyah lagi-lagi bersalah karena mempertahankan masjid yang dikelolanya dari pembegalan oleh kelompok lain. Padahal jelas-jelas dalam sertifikatnya tercantum nama Muhammadiyah sebagia pengelola wakaf masjid tersebut. Kemudian didengung-dengungkan kalau masjid adalah milik Allah, milik umat islam, bukan milik kelompok tertentu. Padahal kalau dikelola oleh umat tertentu, otomatis amalan-amalan ibadah di masjid tersebut juga akan disesuaikan dengan umat tertentu tersebut. Tapi memang, Muhammadiyah harus salah, jangan yang lain.
Setelah Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Muhammadiyah tidak berhenti bersalah karena muktamirin perwakilan dari seluruh Indonesia bahkan internasional telah memilih Dr. H. Haedar Nashir, M.Si sebagai ketua umum dan Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed sebagai sekretaris umum. Ada orang mengatakan Muhammadiyah disusupi kaum liberal dan pembela Syiah. Hingga mengibaratkan bahwa Muhammadiyah adalah ikan yang busuk dari kepalanya. Na’uzubillah... Mungkin para penuduh itu mengira ketua umum Muhammadiyah bisa seenaknya mengatur warganya. Mereka juga menyangka kalau semua warga Muhammadiyah itu muqallid dan fanatis buta hingga semua perkataan petingginya pasti diamini dan dilaksanakan. Tapi itulah orang luar. Mereka yang benar, Muhammadiyah yang salah. Dan itu sudah rumus baku.
Muhammadiyah juga pernah digoblogkan karena tidak mau melakukan amalan puji-pujian kepada Rasulullah. Dianggap bersalah karena tidak bermadzhab. Dianggap salah karena beramal hanya berdasarkan Qur’an dan Sunnah. Muhammadiyah juga pernah dianggap bersalah oleh kelompok tertentu karena dianggap melindungi dan berada di belakang MTA yang dianggap sesat. Muhammadiyah bersalah karena memonopoli jumlah lembaga pendidikannya. Muhammadiyah bersalah karena... Ah, pokoknya Muhammadiyah bersalah. Itu saja. Kalau Anda masih punya daftar kesalahan Muhammadiyah, silakan Anda koleksi sendiri. Hingga kini masih lekat sebutan sinis yang menjuluki Muhammadiyah sebagai Islam Kota, Islam sok Modern, Islam kok pakai berkemajuan segala. Bla. Bla. Bla...
Semua punya satu muara; Muhammadiyah harus bersalah. Setelah dapat bertahan 106 tahun berkiprah (8 Dzulhijjah 1330 – 8 Dzulhijjah 1436), biarlah dianggap salah di hadapan manusia. Semoga dengan penuh keikhlasan kita menerima kebersalahan tersebut, menjadikan pahala bagi kita di sisi Allah. Termasuk halnya jika ada yang mengatakan tulisan ini salah, akan kami terima dengan lapang dada. Andaipun ada yang membuat tulisan bantahan, tidak akan kami jawab balik. Andai pula ada yang menganggap tulisan ini kacangan belaka, tidak ilmiyah dan tak pantas dibantah atau dijawab, ya monggo saja. Muhammadiyah memang umat Muhammad yang selalu salah. Dan kami pribadi sebagai warga Muhammadiyah, tak mempermasalahkan semua hal tersebut. Muhammadiyah yang salah, sekali lagi kami tegaskan Muhammadiyah yang salah. Itu rumus baku. Wallahul Musta’an.
0 komentar:
Posting Komentar