Yogyakarta - Perbedaan, baik itu Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha sudah sering terjadi, baik di tanah air, baik dalam pelaksaan wukuf ibadah haji, seperti pada tahun 2014 lalu, Muhammadiyah penetapan Idul Adha sama dengan Arab Saudi, namun pemerintah RI berbeda dengan Arab Saudi, lalu tahun ini Pemerintah sama dengan Arab Saudi, dan Muhammadiyah berbeda. Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam acara jumpa pers PP Muhammadiyah tentang Penetapan Idul Adha 1436 H di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (18/9).
Menurut Haedar, pemerintah sudah sangat berkemajuan dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan ini murni karena masalah ijtihad dalam menentukan waktu-waktu Ibadah. Muhammadiyah juga meminta kepada seluruh pihak, untuk memberikan sebuah toleransi dalam melaksaakan ibadah sholat Idul Adha pada tanggal 23 September 2015. “Ini merupakan hak konstitusi sebagai warga negara Indonesia”, jelas Haedar, dilansir situs resmi Muhammadiyah.
Ia mengatakan pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya mengizinkan dan mempermudah penggunaan fasilitas umum untuk pelaksanaan shalat Idul Adha karena melaksanakan ibadah merupakan hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dan dilindungi UUD 1945.
"Kami juga mengimbau warga Muhammadiyah agar dalam melaksanakan ibadah berkoordinasi dengan pihak yang berwnenang, menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah, ketertiban umum, dan tolernasi terhadap umat islam yang melaksanakan shalat Idula Adha pada hari yang berbeda," kata Haedar.
Pemerintah juga diminta memberi jaminan fasilitas, kemanaan terhadap pelaksaan sholat Idul adha pada tanggal 23 September2015 mendatang.
Persoalan penetapan kalender hijriyah Global, Muhammadiyah selalu memelopori kalender hijriyah global pada munas MUI dan kongres umat Islam.
0 komentar:
Posting Komentar