Jakarta - Ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam pidato terakhirnya sebagai ketua umum pada Senin (3/8) malam, menyampaikan opsi tentang sikap politik Muhammadiyah. Yaitu netral tak berpihak dengan parpol, mendirikan parpol atau mengusung calon tertentu di Pemilu.
Sekretaris PP Muhammadiyah yang juga anggota tetap pimpinan Muhammadiyah 2015-2020 Dr. Abdul Mu'ti, menilai Muhammadiyah dalam pandangan dan sikap politik harus tetap istiqamah tidak berafiliasi dengan parpol manapun.
"Muhammadiyah harus tetap istiqamah dengan kepribadiannya sebagai gerakan dakwah kebudayaan yang tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu," kata Abdul Mu'ti di sela Muktamar di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl Sultan Alauddin Makassar, Selasa (4/8/2014), dilansir Detik.
Mu'ti menjelaskan beberapa alasannya. Pertama, warga Muhammadiyah saat ini berafiliasi kepada partai politik yang berbeda-beda. Afiliasi kepada partai tertentu berpotensi memecah belah warga persyarikatan dan mengalienasi warga yang afiliasi partainya berbeda dengan partai utama.
"Muhammadiyah harus menjadi rumah besar bagi seluruh anggota, apapun partai politiknya," ujarnya
Kedua, bagi Muhammadiyah partai politik adalah instrumen dakwah. Karena itu Muhammadiyah harus membangun komunikasi politik untuk kepentingan dakwah.
"Hal demikian akan berjalan dengan baik apabila Muhammadiyah memiliki kader yang tersebar di partai politik yang berbeda-beda. Netralitas politik Muhammadiyah dibangun di atas kekuatan pluralitas politik warrants," lanjutnya.
Alasan ketiga soal Muhammadiyah tak berafiliasi dengan parpol, karena peta dan kultur politik warga Muhammadiyah berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya. Netralitas politik Muhammadiyah menjamin terjalinnya kerjasama strategis dengan kekuatan politik lokal.
"Karena itu Muhammadiyah harus melakukan akreditasi dan distribusi kader politik," ucap calon pimpinan pusat Muhammadiyah itu.
Sebelumnya, Din Syamsuddin menawarkan 3 opsi peran politik Muhammadiyah pasca Muktamar ke-47 di Makassar ini. Opsi pertama Muhammadiyah tetap netral tak memihak kekuatan politik tertentu, namun tetap menjalin hubungan.
Kedua, Muhammadiyah mendirikan sebuah partai politik sebagai amal usaha, atau mengembangkan 'hubungan khusus' dengan partai politik tertentu sebagai partai utama.
Jika mendirikan parpol, maka Muhammadiyah yang akan menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Jika memilih merapat ke parpol tertentu, maka hubungan parpol tersebut dengan Muhammadiyah hanya bersifat aspiratif.
Opsi ketiga, Din menawarkan Muhammadiyah berperan aktif dalam Pileg dan Pilpres mendukung calon-calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah, dengan syarat mempunyai sifat amanah/bertanggung jawab, kompeten, berintegritas, dan kapasitas intelektual, serta loyal atau peduli ke Muhammadiyah.[red/dtk]
Sekretaris PP Muhammadiyah yang juga anggota tetap pimpinan Muhammadiyah 2015-2020 Dr. Abdul Mu'ti, menilai Muhammadiyah dalam pandangan dan sikap politik harus tetap istiqamah tidak berafiliasi dengan parpol manapun.
"Muhammadiyah harus tetap istiqamah dengan kepribadiannya sebagai gerakan dakwah kebudayaan yang tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu," kata Abdul Mu'ti di sela Muktamar di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl Sultan Alauddin Makassar, Selasa (4/8/2014), dilansir Detik.
Mu'ti menjelaskan beberapa alasannya. Pertama, warga Muhammadiyah saat ini berafiliasi kepada partai politik yang berbeda-beda. Afiliasi kepada partai tertentu berpotensi memecah belah warga persyarikatan dan mengalienasi warga yang afiliasi partainya berbeda dengan partai utama.
"Muhammadiyah harus menjadi rumah besar bagi seluruh anggota, apapun partai politiknya," ujarnya
Kedua, bagi Muhammadiyah partai politik adalah instrumen dakwah. Karena itu Muhammadiyah harus membangun komunikasi politik untuk kepentingan dakwah.
"Hal demikian akan berjalan dengan baik apabila Muhammadiyah memiliki kader yang tersebar di partai politik yang berbeda-beda. Netralitas politik Muhammadiyah dibangun di atas kekuatan pluralitas politik warrants," lanjutnya.
Alasan ketiga soal Muhammadiyah tak berafiliasi dengan parpol, karena peta dan kultur politik warga Muhammadiyah berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya. Netralitas politik Muhammadiyah menjamin terjalinnya kerjasama strategis dengan kekuatan politik lokal.
"Karena itu Muhammadiyah harus melakukan akreditasi dan distribusi kader politik," ucap calon pimpinan pusat Muhammadiyah itu.
Sebelumnya, Din Syamsuddin menawarkan 3 opsi peran politik Muhammadiyah pasca Muktamar ke-47 di Makassar ini. Opsi pertama Muhammadiyah tetap netral tak memihak kekuatan politik tertentu, namun tetap menjalin hubungan.
Kedua, Muhammadiyah mendirikan sebuah partai politik sebagai amal usaha, atau mengembangkan 'hubungan khusus' dengan partai politik tertentu sebagai partai utama.
Jika mendirikan parpol, maka Muhammadiyah yang akan menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Jika memilih merapat ke parpol tertentu, maka hubungan parpol tersebut dengan Muhammadiyah hanya bersifat aspiratif.
Opsi ketiga, Din menawarkan Muhammadiyah berperan aktif dalam Pileg dan Pilpres mendukung calon-calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah, dengan syarat mempunyai sifat amanah/bertanggung jawab, kompeten, berintegritas, dan kapasitas intelektual, serta loyal atau peduli ke Muhammadiyah.[red/dtk]
0 komentar:
Posting Komentar