Jakarta – Jumat, 15 May 2015, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Bersama DPD IMM DKI Jakarta, DPD IMM Banten, PC IMM Se-DKI, PC IMM se-Banten, dan BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Jakarta dan Banten, berkumpul di kantor DPP IMM, gedung Dakwah Muhammadiyah Menteng 62, Jakarta Pusat. Dalam rangka konsolidasi aksi menjelang hari kebangkitan nasional. Diskusi dan setting aksi, dihadiri juga oleh Ketua DPD IMM Jambi, kader IMM Kerinci, dan Kader IMM Malang. DPD IMM Jawa Barat juga bersiap untuk mendatangkan kader dari Jawa Barat untuk “Memerahkan” Istana.
Seeprti diberitakan laman resmi DPP IMM ribuan kader IMM siap merahkan istana, tuntut hentikan rezim penindas rakyat. Mulai tanggal 19 sampai 20 Mei 2015.
Berbagai isu nasional didiskusikan. Pemerintah atau tepatnya penguasa yang katanya ingin mewujudkan Indonesia hebat ternyata produk pencitraan. Lebih banyak retorika omong kosong, daripada berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Agenda trisakti, ekonomi berdikari, hanya sekedar lips service. Retorika politik bohong. Nyatanya, bukan berdikari yang ingin diwujudkan, malah membuka jalan tol bagi kaum neo-imperialis bebas menjarah bangsa Indonesia. Contohnya : mencabut subsidi BBM yang merupakan kebijakan neolib, liberalisasi migas sampai di sector hilir. Menciptakan rakyat miskin baru. Begitupun dengan memperpanjang izin ekspor Freeport dan Newmont yang dipaksakan walaupun belum membangun smelter, melanggar UU Minerba No.4 Tahun 2009. Pidato di Konferensi Asia-Afrika April lalu, sekedar pepesan kosong. Bermimpi ingin mewujudkan reformasi struktur keuangan global yang selama ini didominasi oleh IMF, Worldbank, dan ADB, tapi ternyata sudah berencana berhutang lagi. Sungguh memalukan melihat pemerintahan hari ini.
Retorika politik omong kosong Tak hanya dilakukan oleh pemerintah dibawah komando Jokowi-JK yang katanya ingin mewujudkan Indonesia Hebat. Namun juga koalisi politik yang mengatasnamakan bendera merah putih. Rencana koalisi politik ini, untuk merevisi UU yang berbau Liberal turunan dari UUD 1945 pasca amandemen, diantaranya UU Migas, UU Perbankan UU Minerba, UU Telekomunikasi, dan UU Penanaman Modal Asing yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, hanyalah retorika politik omong kosong belaka, tak pernah lagi disuarakan. Yang terdengar hanyalah kegaduhan politik, saling sikut-sikutan demi kekuasaan. Agresif jika bicara revisi UU Pilkada yang orientasinya kekuasaan. Alpa bicara tentang kesejahteraan rakyat.
IMM memandang bahwa Kiblat bangsa tidak lagi kepada Nilai-nilai ke-Tuhan-an, nilai-nilai kemanusiaan universal, tidak lagi pada cita-cita menuju kesejahteraan rakyat, Tapi berkiblat pada para elit politik, korporat, dan Negara neo-imperialis, yang membawa misi neo-imperialisme di negeri ini.
0 komentar:
Posting Komentar